Komentar
Acara digelar di Aula Diklat BKPSDM Soppeng, Senin, 29 Agustus 2022
Kepala BKPDSDM Kab. Soppeng, Hj. A. Maria Razak, SE dalam laporannya tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk dijadikan momentum strategis dalam rangka pembinaan Aparatur Sipil Negara lebih lanjut pada masa-masa yang akan datang. Adanya Persamaan Persepsi Terhadap Penyelesaian Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Mendorong masing-masing Instansi Pemerintah untuk mempercepat proses Validasi data dan menyiapkan RoadMap Penyelesaian Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Membangun komunikasi Positif atas Penyelesaian Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.
Adapun para peserta sosialisasi Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Whistleblowing System (WBS) dan Updating Data Pemetaan Pegawai Non ASN Tahun 2022 sebanyak 70 orang yang terdiri dari para pejabat Administrator, para Kasubag umum dan Kepegawaian lingkup pemerintah Kab. Soppeng. Kegiatan ini akan berlangsung selama 2 hari.
Sekretaris daerah Kab. Soppeng Drs. Andi Tenri Sessu, M. Si dalam sambutannya mengatakan sosialisasi merupakan tindak lanjut peraturan Menteri PANRB ( Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ) nomor 37 tahuh 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. Tak hanya itu, sosialisasi ini juga merupakan tindak lanjut laporan hasil evaluasi pelaksanaan benturan kepentingan pada pemerintah daerah. Laporan ini akan menjadi bagian atau bahan sebagai upaya kita dalam mencapai nilai MCP (Monitoring Centre for Prevention) untuk lebih meningkat lagi, dimana saat ini Kab. Soppeng berada di posisi ke 4 (empat). Sehingga melalui kegiatan ini, akan mendorong pencapaian nilai di MCP. (ST)